din tentang radikalisme

Tentang Radikalisme, Arahan Presiden Untuk Menag Sangat Tendensius

Posted on

Tentang Radikalisme, Arahan Presiden Untuk Menag Sangat Tendensius – Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan pengangkatan menteri harus dipahami rakyat adalah bahwa hak tersebut adalah hak prerogatif presiden.

Namun menurutnya, kepala negara juga harus memahami bahwa rakyat memiliki hak untuk menilai karena mereka adalah pertahanan riil dari bangsa dan negara Indonesia, serta pemegang utama kedaulatan sejati.

Seperti pikiran-pikiran dan hasil musyawarah dari Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke-44 pada 23 Oktober 2019, Din mengatakan bahwa penilaian terhadap kabinet sebaiknya tidak diarahkan kepada pribadi seorang menteri, tapi pada proses dan faktor-faktor kenegarawanan yang seyogyanya dipertimbangkan oleh pemilik hak prerogatif yaitu Presiden.

Faktor-faktor kenegarawan menurut Din, lanjutnya, adalah seperti misalnya pertimbangan kesesuaian penempatan seseorang (the right person in the right place), derajat akomodasi kemajemukan bangsa atas dasar agama dan etnik, akomodasi kekuatan aspiran riil dalam masyarakat seperti organisasi masyarakat madani yang punya peran kebangsaan, dan tentu arah kebijakan sesuai dengan visi strategis bangsa dalam Konstitusi.

“Dalam kaitan ini, memang dapat ditengarai rendahnya derajat kenegarawanan, lebih mengedepankan rasa superior atau ketakabburan, pendekatan “keluar kotak” semu, dan cenderung jalan sendiri, kurang akomodatif terhadap elemen pendukung dan pendamping,” ujar Din, Jumat (25/10/2019), di lansir RMOL.

Din lanjut menilai, ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan yakni penempatan seorang menteri pada kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan.

“Kementerian bidang agama erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam dan berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa,” tegasnya Din.

Baca Juga >>>  Kabar Duka, Istri Ustadz Alfian Tanjung Meninggal Dunia

Sedangkan kementerian bidang pendidikan terikat erat dengan amanat konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa atau nation and character building.

Keputusan Pengangkatan Presiden ada yang bersifat Ahistoris dan Asosiologis

 

“Agaknya, keputusan yang ada bersifat ahistoris dan asosiologis,” sebut Din menanggapi penunjukan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

Di atas semua itu, ujar Din, orientasi pemerintahan lima tahun ke depan seperti dapat dipahami dari arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri, patut dicermati.

Bandingkan dengan slogan Order Baru “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya”. Pengabaian pentingnya pembangunan moralitas atau akhlak akan menciptakan generasi yg tidak bermoral. Bandingkan dengan wawasan Presiden ketiga RI BJ Habibie “integrasi Imtak dan Iptek”.

Arahan Presiden Tentang Radikalisme Ke Menag Sangat Tendensius

Dan secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius menurut Din.

Radikalisme, yang memang harus kita tolak terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Di sini, kata Din, presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana.

“Radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi. Sistem dan praktik politik yang ada nyata bertentangan dengan sila eeempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktik ekonomi nasional dewasa ini jelas menyimpang dari sila kelima Pancasila,” paparnya.

Baca Juga >>>  Ulurkan Tangan Untuk Saudara Kita Korban Gempa di Maluku

“Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata, yang tidak lagi bersifat pikiran tapi sudah perbuataan menyimpang, terhadap Pancasila,” lanjutnya.

Bahkan, kata Din, ada sikap dan tindakan radikal terhadap Negara Pancasila seperti komunisme, yang pernah dua kali memberontak, atau separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila, kan sangat luar biasa.

Radikalisme Bukan Semata Motif Keagamaan

“Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan anti radikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif keagamaan. Umat Islam yang sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan moderat sekalipun akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan secara tidak adil. Kebijakan dan tindakan anti radikalisme demikian akan gagal dan akan dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman,” jelasnya.

Terakhir, Din menghimbau, sebagai warga negara yang bijaksana, sebaiknya kita semua memberi kesempatan kepada Pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin untuk bekerja mengemban amanat dan merealisasikan janji-janji kampanyenya.

“Dan sebagai rakyat yang baik pula, kita berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanat dan amanat itu akan dimintai pertanggung jawaban ( baik kepada rakyat juga kepada Allah swt),” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *